Lahan merupakan sebagi suatu “ sistem” mempunyai kompenen-kompeen yang terorganisir
secara spesifik dan prilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Namun maraknya
pembakaran lahan yang masih sering terjadidikarnakan adanya peralihan mata pencarian dari
seorang nelayan menjadi pemborong pebukaan lahan dengan cara membakar tanpa
memikirkan permasalahan yang akan terjadi dan hampir setiap tahun hal tersebut selaluterjadi
di kecamatan langgam kabupaten pelalawan .adapun rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pembakaran lahan di kecamatan langgam
kabupaten pelalawan berdasarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
perkebunan?apakah factor penghambat penegakan ukum terhadap pembakaran lahan
dikecamatan langgam kabupaten pelalawan berdasarkan undang-undang Nomor 39 Tahun
2014 tentang perkebunan? bagai mana upaya mengatasi hambatan penegakan hukum
terhadap kebakaran lahan di kecamatan langgam kabupaten pelalawan berdasarkan undangundang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan? jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum sosiologis dan bersifat deskriptif, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa
wawancara. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa peneegakan hukum
terhadap pembakaran lahan di kecamatan langgam kabupaten pelalawan berdasarkan undangundang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. belum terlaksana dengan baik karena
masih banyak pembakaran lahan yang masih terjadi karena kurang nya kesadaran
masyarakat,sulitnya medan yang ditempuh melakukan penyidikan dan penyelidikan dan hal
ini menjadi salah satu tidak ditemukannya siapa pelaku tindak pidana pembakaran hutan.
Hambatan yang terjadi terhadap penerapan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan di
kecamatan langgam kabupaten pelalawan berdasarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang perkebunan. yakni karena keterbatasan sumber daya manusia seabagai penegakan
hukum terhadap pembakaran lahan, keterbatasan sarana dan prasarana akses menuju lokasi
pembakaran lahan, ketrrbatasan waktu para ahli sehingga sukit mendapatkan waktu yang
tepat untuk dimintai keterangannya, sanksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya
tidak hadir (mangkir). Upaya yang dilakukakn untuk mengatasi hambatan yang terjadi
terhadap pembakaran lahan dikecamatan langgam kabupaten pelalawan berdasarkan undangundang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. yakni dengan penambahan sumber daya
manusia dalam hal penegakan hukum terhadap pembakaran lahan, sarana dan prasarana
menuju akses lokasi pembakaran di penuhi, adaya waktu dari para ahli sehingga
mendapatkan waktu yang tepat untuk dimintai keterangannya, sanksi yang dipanggail untuk
dimintai keterangannya bersikap kooperatif .