Skripsi ini berjudul ‘Pelaksanaan Kewajiban Menjaga Keamanan dan
Ketertiban dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum berdasarkan Perkapolri
Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,
Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di
Kota Pekanbaru’. Dalam Pasal 6 huruf (c) menegaskan bahwa ‘Penyelenggara
kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk ‘melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum
dengan cara yang tidak menggangu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan
dan kelancaran arus lalu lintas’. Namun dalam kenyataan tersebut bahwa para
pengunjuk rasa yang melakukan aksi demontrasi ditempat terbuka seringkali
sangat sulit untuk dibubarkan dan rentan dalam melakukan perbuatan anarkis.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban
menjaga keamanan dan ketertiban dalam penyampaian pendapat di muka umum
berdasarkan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di
Muka Umum di Kota Pekanbaru. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian
hukum sosiologis dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.
Populasi dan Sampelnya adalah Kasat Intel Polresta Pekanbaru ditetapkan dengan
metode sensus. Kabag Ops Polresta Pekanbaru ditetapkan dengan metode sensus.
Ketua Aksi Masa yang berunjuk rasa ditetapkan dengan metode purposive. Teknik
pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan
kajian kepustakaan. Dalam menganalisis data ditetapkan dengan metode kualitatif,
sedangkan dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif.
Kesimpulan dalam skripsi ini bahwa pelaksanaan kewajiban menjaga keamanan
dan ketertiban dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan
Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,
Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di
Kota Pekanbaru masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hambatannya
adalah karena kurangnya koordinasi pada tahap persiapan juga pada saat
berlangsungnya unjuk rasa serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
Upayanya adalah dengan melakukan koordinasi, melakukan penyuluhan hukum
kepada masyarakat.