Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, penerbitan sertifikat tenaga ahli
konstruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru ditinjau
menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi? Kedua,
kendala penerbitan sertifikat tenaga ahli konstruksi di Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi Kota Pekanbaru? Ketiga, upaya mengatasi kendala penerbitan
sertifikat tenaga ahli konstruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota
Pekanbaru? Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan masing-masing dari rumusan
masalah di atas. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan
pendekatan empiris. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan nahwa proses
penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi di Lembaga Pengembangan Jasa
Kontruksi Kota Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi dilapangan, yaitu proses penerbitan sertifikat ahli
kontruksi ini belum berjalan maksimal karena masih terdapat penerbitan sertifikat
tenaga ahli kontruksi tanpa melalui uji kompetensi kerja sebagaimana yang
diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Kendala penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi di Lembaga Pengembangan
Jasa Kontruksi Kota Pekanbaru, yaitu Pertama, kurangnya kesadaran hukum,
Kedua, lemahnya pengawasan instansi terkait, dan Ketiga, adanya oknum yang
melanggar penertiban sertifikat tenaga ahli kontruksi. Upaya mengatasi kendala
penerbitan sertifikat tenaga ahli kontruksi di Lembaga Pengembangan Jasa
Kontruksi Kota Pekanbaru, yaitu Pertama, perlunya kesadaran hukum, Kedua,
perlunya pengawasan instansi terkait, dan Ketiga, menindak tegas oknum yang
melanggar prosedur penertiban sertifikat tenaga ahli kontruksi.