Latar Belakang Masalah Pelaksanaan Undang Undang no 2 tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di kabupaten Kampar untuk saat ini
masih belum terealisasi, fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, kasus Perselisihan Hubungan Industrial masih
marak terjadi di Riau khusus Nya didaerah Kabupaten Kampar. Rumusan Masalah
dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimanakah Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di CV.Prima Wira
Agung? Kedua, Apakah factor yang menghambat pelaksanaan Undang Undang Nomor 2
tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di CV.Prima Wira
Agung ? Ketiga, apakah upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan UU no 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di CV. Prima Wira Agung?
Hasil penelitian ini dapat dijelaskan Pelaksanaan Undang Undang no. 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Kampar hampir
sudah berjalan efektif. kurangnya ketidakefektifan itu disebabkan karena: pertama, pihak
perusahaan yang menerima pekerja untuk bekerja di perusahaannya sebaiknya
memberikan aturan ataupun perjanjian kerja, kesepakatan kerja untuk dibaca dan di
pelajari oleh pekerja sehingga tidak terjadi perselisihan yang salah satunya mengenai
perselisihan hak. Kedua, hambatan yang terjadi mengenai perselisihan hak,dimana tidak
diberikannya penjelasan hak pekerja, aturan kerja, kesepakatan kerja, dan juga tidak
adanya keseriusan pengusaha dalam menjalankan peraturan tersebut. Ketiga upaya
mengatasi hambatan yaitu perlunya pemantauan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada
perusahaan sehingga tidak terjadi perselisihan kerja. Tujuan penelitian ini untuk
menjelaskan masing-masing dari rumusan masalah di atas. Penelitian ini adalah
penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kepada masyarakat /empiris. Penulis
menyimpulkan bahwa upaya yang saat ini di lakukan pemerintah masih sebatas pendapat
belum ada pergerakan dari pihak instansi kejadian seperti ini masih dapat berulang
kembali dan potensi terulang kembali sangat besar. Namun dalam keadaan seperti ini
harusnya pendapat yang disampaikan para pejabat tersebut segera terealisasikan agar
Perselisihan Hubungan Industrial semakin minim atau mungkin tidak ada.