Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama bagaimana optimalisasi penerbitan surat keterangan catatan kepolisian yang transparan dari pungutan liar di Polda Riau berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan catatan kepolisian? Kedua Hambatan Dalam optimalisasi penerbitan surat keterangan catatan kepolisian yang transparan dari pungutan liar di Polda Riau berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan catatan kepolisian? Ketiga Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Dalam optimalisasi penerbitan surat keterangan catatan kepolisian yang transparan dari pungutan liar di Polda Riau berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan catatan kepolisian? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam optimalisasi penerbitan surat keterangan catatan kepolisian yang transparan dari pungutan liar di Polda Riau berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan catatan kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Pelayanan penerbitan SKCK yang dipandang masih dilakukan secara konvensional melalui tahapan mekanisme pelayanan secara manual sehingga di waktu-waktu tertentu pemohon harus mengantri dan membutuhkan waktu yang lama diruang pelayanan, sehingga kondisi ini membuat tidak nyaman. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan terhadap optimalisasi penerbitan surat keterangan catatan kepolisian yang transparan dari pungutan liar di Polda Riau berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan catatan kepolisian adalah Polda Riau terus memberikan pelayanan yang terbaik demi meningkatkan pelayanan publik, dan memberikan pelayanan yang prima. Daya kritis masyarakat sipil terhadap kinerja dan citra kepolisian adalah cerminan bagaimana kuatnya aspirasi dan tuntutan atas hak-hak masyarakat yang menjadi wewenang kepolisian.