Permasalahan penelitian ini adalah : Pertama, bagaimana pelaksanaan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru? Kedua, apa saja faktor-faktor terjadinya hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru? Ketiga, Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru? Tujuan Penelitian ini adalah : Pertama, Untuk mengetahui, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru. Kedua, Untuk mengetahui, faktor-faktor terjadinya hambatan dalam pelaksanaan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru. Ketiga, Untuk mengetahui, upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan ialah secara langsung ketempat sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum Sosiologis. Hasil penelitian berupa bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru dapat diketahui dari beberapa permasalahan yang nyatanya terkendala. Dalam hal ini, Penyelenggara jalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru memiliki kewajiban dalam melakukan reservasi terhadap jalan tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian telah berupaya untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap bidang ruas jalan. Namun, masih banyak dijumpai hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru. Tetapi, ada juga banyak bentuk upaya yang telah dijalankan oleh pihak Penyelenggara jalan, Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian untuk memantau pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal reservasi jalan terhadap setiap ruas jalan yang mengalami kerusakan, dengan mempermudah sistem perbaikan jalan, pemantauan dan pengawasan yang ketat dari sisi Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian.