Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum jalan tol Pekanbaru–Kandis– Dumai dan mekanisme
penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan besaran
ganti rugi.Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum sosiologis. Hasil
penelitian ini dapat dijelaskan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pihak yang berhak
adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah yang
dibutuhkan bagi pembangunan. Simpulan penelitian ini, Pertama, pelaksanaan
pengadaan tanah pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 belum terwujud sebagaimana yang diharapkan
khususnya mengenai kesepakatan bentuk dan besarnya nilai ganti rugi. Kedua,
mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk
dan besaran ganti rugi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Pada saat ganti kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana
kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat
bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai
langsung oleh negara.