Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar
Kota Duri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum”. Didalam
Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban
Umum pada Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa Setiap orang dan / atau badan
di larang berdagang, berusaha dibagian jalan / pedestrian, halte, jembatan
penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar
ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1). Namun fakta dilapangan ditemukan
bahwa ada pembiaran para pedagang kaki lima masih menggunakan trotoar dan
menjadikan fungsi trotoar untuk berjualan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menjelaskan penerapan sanksi terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan
Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun
2016 tentang Ketertiban Umum. Untuk menjelaskan hambatan penerapan sanksi
terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban
Umum. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi
terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban
Umum. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Sampel
dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis
ditetapkan dengan metode sensus. Camat Mandau Kabupaten Bengkalis
ditetapkan dengan metode sensus. Kepala UPTD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag) Kecamatan Mandau ditetapkan dengan metode
sensus. Kepala Seksi Trantib Kecamatan Mandau ditetapkan dengan metode
sensus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode Observasi,
Wawancara terstruktur, dan Kajian Pustaka. Dalam menganalisis data dianalisis
secara Kualitatif dan untuk menarik kesimpulan menerapkan metode berpikir
Induktif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Penerapan sanksi terhadap
pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum tidak
berjalan optimal. Hambatannya bahwa tidak adanya koordinasi antar lembaga
fungsional pemerintah di Kecamatan Mandau. Tidak adanya kesadaran hukum
bagi pedagang kaki lima akan ketertiban lingkungan. Tidak ada penertiban bagi
pedagang kaki lima yang sudah bertahun-tahun bertahan berjualan di tempat yang
sama. Minimnya pengawasan dilapangan sehingga memberi ruang terhadap
pedagang kaki lima untuk berjualan diatas trotoar jalan. Upayanya adalah
melakukan koordinasi fungsional antar instansi, melakukan penertiban terhadap
para pedagang kaki lima, melakukkan sosialisasi kepada pedagang kaki lima,
melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima dan meningkatkkan
pengawasan dengan memantau langsung dilapangan.