Indonesia saat ini sedang menggencarkan upaya pencegahan Tindak Pidana
Korupsi sesuai dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Salah satu upaya
pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud adalah dengan
adanya program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang merupakan hasil kerja sama
antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam rangka mengawal
penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa. Rumusan Masalah dalam penelitian ini
bagaimana pelaksanaan program Jaga Desa dalam upaya pencegahan tindak pidana
korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pelalawan, apa yang menjadi
hambatan dari pelaksanaan program Jaga Desa dalam upaya pencegahan tindak
pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pelalawan dan bagaimana
upaya mengatasi hambatan dari pelaksanaan program Jaga Desa dalam upaya
pencegahan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pelalawan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bersifat
menggambarkan dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas serta untuk
menarik kesimpulan menerapkan metode berpikir Deduktif. Kesimpulan dalam
penelitian ini bahwa pelaksanaan program Jaga Desa dalam upaya pencegahan
tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pelalawan yakni
melakukan sosialisasi program Jaga Desa berupa penerangan hukum, melakukan
bimbingan teknis kepada para Kepala Desa mengenai pemanfaatan dana desa,
melakukan monitoring pengamanan dan pengawalan terhadap pendistribusian dan
pemanfaatan dana desa, melakukan Rapat Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa.
Hambatannya yakni dari Faktor Internal dikarenakan kurangnya jumlah personil di
Kejaksaan Negeri Pelalawan yang menangani pelaksanaan Program Jaga Desa
dimana wilayah Desa di Pelalawan sangat banyak dengan Wilayah Kabupaten
Pelalawan yang luas dan ada beberapa desa yang jarak tempuhnya jauh dengan
medan yang sulit juga Faktor eksternal yakni Rendahnya pengetahuan Aparatur
Perangkat Desa serta masyarakat tentang Alokasi Dana Desa. Dan upaya mengatasi
hambatan yakni Meningkatkan Potensi Aparatur Kejaksaan, Memberikan informasi
melalui mekanisme edukasi kepada masyarakat (misal melalui pemasangan
spanduk dsb), Memberikan penyuluhan serta meningkatkan kesadaran hukum
kepada Kepala Desa dan Masyarakat melalui program Jaga Desa, Meningkatkan
koordinasi kepada Dinas terkait untuk melakukan pengawasan dan pemantauan
kepada Desa-Desa yang sulit dijangkau.