Berdasarkan hasil observasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru didapatkan
fakta bahwa perselisihan hubungan industrial di Kota Pekanbaru masih cukup
banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan
bagaimana praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi
di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, selain itu peneliti juga ingin mengetahui
apa saja kendala dalam melakukan penyelesaian perselisihan. Teknik penelitian
yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pekerja dan pengusaha wajib bipartit sebelum melakukan pengaduan ke Dinas
Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Sebelum panggilan mediasi akan dilakukan
panggilan klarifikasi terlebih dahulu yang bertujuan untuk memastikan tujuan
akhir para pihak dan memastikan apakah kasus tersebut sudah memenuhi syarat
untuk dilakukan mediasi atau belum. Dalam mediasi, mediator tidak memiliki
kewenangan dalam memutuskan solusi, pekerja dan pengusaha lah yang
menentukan kesepakatan mereka sendiri. Mediasi dilakukan sebanyak 3 kali
panggilan, apabila tetap tidak tercapai kesepakatan, maka mediator akan
mengeluarkan anjuran. Apabila tercapai kesepakatan, maka akan dibuat perjanjian
bersama. Adapun kendala dalam proses penyelesaian adalah tidak adanya sumber
daya manusia untuk mengantarkan surat panggilan mediasi, tidak kooperatifnya
salah satu pihak dalam memenuhi panggilan mediasi, dan para pihak bersikukuh
dengan pendiriannya walaupun bertentangan dengan peraturan perundangundangan.