Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat
beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang
terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan maupun
menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Kepolisian sebagai penegak hukum adalah lembaga pemerintahan yang
menegakkan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan
konten pornografi dimedia sosial (cyber crime). Metode penelitian yang
digunakan yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yaitu di dalam menghadapi
permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku
kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam
masyarakat. Penelitian ini menunjukkan beberapa hal terkait penegakan hukum
terhadap penyebarluasan konten pornografi dimedia sosial oleh Kepolisian
Daerah Riau belum maksimal karena ada beberapa hambatan dalam
penyelesaian kasus, adapun hambatan dalam penegakan hukum terhadap
penyebarluasan konten pornografi dimedia sosial yaitu: (a) Faktor kesadaran
masyarakat yaitu dimana hanya ada ada beberapa masyarakat saja yang peduli
tentang kasus penyebaran konten pornografi ini, yaitu melaporkan kepihak
kepolisian, (b) Faktor tingginya Amonitas, dimana banyak nama pengguna
yang disamarkan atau menggunakan nama palsu. Dam berbagai upaya telah
dilakukan oleh pihak ditreskrimsus Polda Riau diantaranya: Upaya preventif
yaitu salah satunya memberikan penyuluhan hukum. Upaya represif yaitu
dengan menangkap pelaku tindak pidana pornografi dengan dibantu oleh
laporan dari masyarakat. Adapun saran dalam penelitian ini adalah
penyelesaian kasus harus lebih dioptimalkan kembali dengan prosedural, dan
proses penyidikan yang dilakukan penyidik agar segera dibenahi dan ditindak
lanjuti agar penegakan hukum ini dapat terlaksana dengan efektif dan optimal.