Peraturan Daerah No 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dengan pola kemitraan antara
Pemerintah Kota Pekanbaru dengan private sector atau lebih dikenal dengan istilah Kebijakan Public Private
Partnership (PPP) sarat akan masalah. Pemutusan kontrak sepihak dan mogoknya petugas sampah karena tidak
dibayar sesuai kontrak berimplikasi kepada gagalnya implementasi kebijakan. Melalui pendekatan penelitian
kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, studi literatur dan wawancara mendalam. Maka
hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan PPP Pemko Pekanbaru yang melibatkan private sector yaitu PT. MIG
dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru tidak berjalan lancar atau inefektif. Kegagalan Pemerintah kota
Pekanbaru dalam pola kemitraan dengan private sector disebabkan oleh anomaly kepentingan elit politik dalam
mengintrepretasikan kebijakan.
.
Kata Kunci : Kebijakan Publik, Publik Private Partnership